KETIKA PLAUSIBILITAS MEMATIKAN UNDANGAN KE DALAM DISKURSUS DAN COMPASSION

 

Robert B. Baowollo

Saya baru saja memprovokasi pembaca di dinding Facebook-ku dengan kejadian nyata dan aktual, tragedi seorang gadis cacat fisik yang kembali mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang tergeletak di atas meja operasi UGD RS Dr. Sarjito Jogjakarta. Kaki kanannya yang cacat itu kini menjadi semakin cacat: tulang pahanya patah. Padahal selama ini berbagai upaya sudah dilakukan untuk kesembuhan kaki yang cacat itu. Beberapa waktu sebelumnya seorang anak muda, pria agak menderita cacat mental, mati tertabrak kendaraan. Kedua orang cacat ini secara pribadi amat dekat dan bersahabat dengan saya. Karena itu ketika mendapat kabar bahwa gadis cacat itu sedang tergeletak kesakitan di atas meja operasi karena kecelakaan, aku menulis stastus di dinding Facebook dengan meminjam jurus Albert Camus (absurditas) mempertanyakan eksistensi Tuhan di saat manusia dalam penderitaan (untuk topik ini lihat: http://peacindo.blogspot.com/2010/07/kristianitas-dan-ateisme1.html).

Status di dinding Facebook segera mendapat tanggapan: yang pertama menasihati saya untuk menerimanya saja dan yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana di balik setiap musibah. Tanggapan yang kedua menganggap aneh dengan posting tersebut dan tidak setuju dengan cara pandang SAYA. Ia juga tidak ingin mengungkapkan ketidak-sukaannya dan menganggapnya sebagai hal yang memang tidak akan perlu.Saya mengucapkan respek dan terimakasih kepada kedua penanggap posting saya itu.

INCLUSIVE CITIZENSHIP: MERUMUSKAN PERTANYAAN PENELITIAN BARU UNTUK SEBUAH PERSOALAN LAMA

oleh Robert B. Baowollo

Pengantar

Dengan mempergunakan pengertian klasik dari Aristoteles tentang kesetaraan kedudukan politik setiap warga negara dalam hal hak dan kewajiban (Bürger als Gleicher unter Gleichen) konsep dasar tentang citizenship yang diajukan oleh T.H. Marshall pada tahun 1949 dengan amat mudah digugat. Meski cara menggugat ini kedengaran sangat naïf, dangkal, dan mungkin agak bodoh, namun perkembangan kajian atas masalah citizenship kemudian mampu menerobos keluar dari domain state dan menemukan contexts dan contents yang lebih luas dan kompleks – semuanya menjelaskan satu fakta bahwa masalah citizenship bukan lagi semata-mata masalah hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksudkan Marshall tetapi juga mempersoalkan aspek kesetaraan kewargaan sebagai prinsip dasar demokrasi modern dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Perdamaian di Aceh: Jalan Melelahkan dari Acheh Menuju Aceh

Oleh Robert B. Baowollo

Perang adalah kontinuum sejumlah pertempuran yang terdiri dari kalah dan menang. Si vis pacem para belum! Jika saudara menghendaki peredamaian maka bersiaplah untuk peperangan! Perdamaian menjadi tujuan perang – sebuah adagium yang aneh yang dikemukakan oleh sejarahwan Romawi Titus Livius (59SM-17M) dalam bukunya Ab Urbe Condita.

ROBINOCRACY: DEMOKRASI DAN KORUPSI

Robert B. Baowollo

„Tanpa korupsi tak mungkin ada sistem multi partai“, demikian Hannes Stein dalam rubrik debat di harian Die Welt (10/7) menyoroti praksis korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Jerman sepanjang sejarah dengan menyebut dua tesis provokatif. Pertama, bahwa hal suap-menyuap itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang terkait dengan kodrat manusia dalam realitas sosial sepanjang sejarah; kedua, belum pernah dalam sejarah terdapat suatu upaya perang total melawan korupsi sampai tuntas.

Impunity dan Politik Public Relations

Robert B. Baowollo*

Banyak logika konflik di Indonesia telah mengalami proses penjungkirbalikan yang luar biasa dalam bahasa manipulasi politik mulai dari yang sangat kasat mata hingga yang sangat halus. Korban dapat berganti posisi menjadi pelaku sekaligus tertuduh hanya karena ia berada dalam posisi yang lemah dari suatu sistem kekuasaan dan sistem sosial yang dikuasai pihak lain. Orang Aceh dan Papua marah karena Jakarta telah berlaku tidak adil kepada mereka selama puluhan tahun tetapi Jakarta terus saja melihat diskursus Aceh dan Papua sebagai diskursus separatisme dan karena itu soluasinya juga selalu solusi militeristik dan terus melestarikan ketidakberdayaan sturktural ini. Para koruptor dan penyuap juga terus saja berjaya sambil melepaskan tabir kentut yang menimbulkan polusi akal sehat manusia Indonesia: Indonesia menduduki peringkat atas negara terkorupsi di dunia tetapi tidak ada koruptor. Para koruptor itu bukanlah orang-orang bodoh. Dan kita diperhadapkan pada fenomena the educated tyranny and the civilized powerless.

Pemilu, Sirkulasi Élite dan Politisi Busuk

Robert B. Baowollo*

(Catatan: artikel ini merupakan makalah Voter Education tahun 2004 - Center for East Indonesian Affair - CEIA).

Wacana menolak politisi busuk tidak bisa dibendung. Warga melihatnya sebagai hak demokrasi untuk mengontrol proses seleksi calon wakil rakyat, yang dalam kelatahan berpolitik di Indonesia dikategorikan sebagai kaum élite. Élite tetapi busuk – sebuah kontradiksi! Mengidentifikasi siapa saja yang termasuk politisi busuk, baru merupakan bagian kecil dari upaya menahan proses pembusukan yang lebih luas, yaitu pembusukan rejim. Pembusukan rejim terjadi pertama-tama karena para elit yang berkuasa enggan berbagai kekuasaan dengan elit lain yang masih segar dan berada di luar system kekuasaan. Proses pembusukan (decaying process) dalam bahasa awam dapat dilukiskan ibarat pohon yang kelewat tua dan membusuk dari dalam, ibarat besi yang karat, keropos dan mengalami material fatigue, ibarat manusia yang menjadi usur dimakan usia – tetapi tidak mau mengaku tua dan keropos, terus memaksa diri berkuasa. Beban politik yang semakin kompleks membuat proses keruntuhan akibat pembusukan hanya tinggal menunggu waktu.

MEMBANGUN HABITUS BARU UNTUK KEADABAN PUBLIK

MERUMUSKAN PERTANYAAN BARU UNTUK PERSOALAN LAMA TENTANG CHARACTER AND NATION BUILDING[1]

oleh Robert B. Baowollo[2]

Pendahuluan

Pertanyaan awal: bagaimana mengelola kemajemukan dalam sebuah komunitas multikultural sehingga kemajemukan itu tidak menjadi alasan hegemoni satu kelompok terhadap kelompok yang lain, tetapi sebaliknya, menjadi inspirasi membangun keadaban publik di atas pengakuan kesetaraan martabat dan peran semua pihak? Dalam rumusan yang lebih sederhana: “bagaimana menciptakan kondisi kehidupan bersama di kota ini, sehingga setiap orang yang menjadi warga kota ini merasa memiliki kota ini. dan oleh karena itu terpanggil untuk melakukan yang terbaik untuk kotanya?