Tampilkan postingan dengan label DEMOCRACY FOR PEACE. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DEMOCRACY FOR PEACE. Tampilkan semua postingan

Selasa, 20 Juli 2010

ROBINOCRACY: DEMOKRASI DAN KORUPSI

Robert B. Baowollo
„Tanpa korupsi tak mungkin ada sistem multi partai“, demikian Hannes Stein dalam rubrik debat di harian Die Welt (10/7) menyoroti praksis korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Jerman sepanjang sejarah dengan menyebut dua tesis provokatif. Pertama, bahwa hal suap-menyuap itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang terkait dengan kodrat manusia dalam realitas sosial sepanjang sejarah; kedua, belum pernah dalam sejarah terdapat suatu upaya perang total melawan korupsi sampai tuntas.

Impunity dan Politik Public Relations

Robert B. Baowollo*

Banyak logika konflik di Indonesia telah mengalami proses penjungkirbalikan yang luar biasa dalam bahasa manipulasi politik mulai dari yang sangat kasat mata hingga yang sangat halus. Korban dapat berganti posisi menjadi pelaku sekaligus tertuduh hanya karena ia berada dalam posisi yang lemah dari suatu sistem kekuasaan dan sistem sosial yang dikuasai pihak lain. Orang Aceh dan Papua marah karena Jakarta telah berlaku tidak adil kepada mereka selama puluhan tahun tetapi Jakarta terus saja melihat diskursus Aceh dan Papua sebagai diskursus separatisme dan karena itu soluasinya juga selalu solusi militeristik dan terus melestarikan ketidakberdayaan sturktural ini. Para koruptor dan penyuap juga terus saja berjaya sambil melepaskan tabir kentut yang menimbulkan polusi akal sehat manusia Indonesia: Indonesia menduduki peringkat atas negara terkorupsi di dunia tetapi tidak ada koruptor. Para koruptor itu bukanlah orang-orang bodoh. Dan kita diperhadapkan pada fenomena the educated tyranny and the civilized powerless.

Pemilu, Sirkulasi Élite dan Politisi Busuk

Robert B. Baowollo*

(Catatan: artikel ini merupakan makalah Voter Education tahun 2004 - Center for East Indonesian Affair - CEIA).


Wacana menolak politisi busuk tidak bisa dibendung. Warga melihatnya sebagai hak demokrasi untuk mengontrol proses seleksi calon wakil rakyat, yang dalam kelatahan berpolitik di Indonesia dikategorikan sebagai kaum élite. Élite tetapi busuk – sebuah kontradiksi! Mengidentifikasi siapa saja yang termasuk politisi busuk, baru merupakan bagian kecil dari upaya menahan proses pembusukan yang lebih luas, yaitu pembusukan rejim. Pembusukan rejim terjadi pertama-tama karena para elit yang berkuasa enggan berbagai kekuasaan dengan elit lain yang masih segar dan berada di luar system kekuasaan. Proses pembusukan (decaying process) dalam bahasa awam dapat dilukiskan ibarat pohon yang kelewat tua dan membusuk dari dalam, ibarat besi yang karat, keropos dan mengalami material fatigue, ibarat manusia yang menjadi usur dimakan usia – tetapi tidak mau mengaku tua dan keropos, terus memaksa diri berkuasa. Beban politik yang semakin kompleks membuat proses keruntuhan akibat pembusukan hanya tinggal menunggu waktu.