Perdamaian di Aceh: Jalan Melelahkan dari Acheh Menuju Aceh

Oleh Robert B. Baowollo

Perang adalah kontinuum sejumlah pertempuran yang terdiri dari kalah dan menang. Si vis pacem para belum! Jika saudara menghendaki peredamaian maka bersiaplah untuk peperangan! Perdamaian menjadi tujuan perang – sebuah adagium yang aneh yang dikemukakan oleh sejarahwan Romawi Titus Livius (59SM-17M) dalam bukunya Ab Urbe Condita.

ROBINOCRACY: DEMOKRASI DAN KORUPSI

Robert B. Baowollo

„Tanpa korupsi tak mungkin ada sistem multi partai“, demikian Hannes Stein dalam rubrik debat di harian Die Welt (10/7) menyoroti praksis korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Jerman sepanjang sejarah dengan menyebut dua tesis provokatif. Pertama, bahwa hal suap-menyuap itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang terkait dengan kodrat manusia dalam realitas sosial sepanjang sejarah; kedua, belum pernah dalam sejarah terdapat suatu upaya perang total melawan korupsi sampai tuntas.

Impunity dan Politik Public Relations

Robert B. Baowollo*

Banyak logika konflik di Indonesia telah mengalami proses penjungkirbalikan yang luar biasa dalam bahasa manipulasi politik mulai dari yang sangat kasat mata hingga yang sangat halus. Korban dapat berganti posisi menjadi pelaku sekaligus tertuduh hanya karena ia berada dalam posisi yang lemah dari suatu sistem kekuasaan dan sistem sosial yang dikuasai pihak lain. Orang Aceh dan Papua marah karena Jakarta telah berlaku tidak adil kepada mereka selama puluhan tahun tetapi Jakarta terus saja melihat diskursus Aceh dan Papua sebagai diskursus separatisme dan karena itu soluasinya juga selalu solusi militeristik dan terus melestarikan ketidakberdayaan sturktural ini. Para koruptor dan penyuap juga terus saja berjaya sambil melepaskan tabir kentut yang menimbulkan polusi akal sehat manusia Indonesia: Indonesia menduduki peringkat atas negara terkorupsi di dunia tetapi tidak ada koruptor. Para koruptor itu bukanlah orang-orang bodoh. Dan kita diperhadapkan pada fenomena the educated tyranny and the civilized powerless.

Pemilu, Sirkulasi Élite dan Politisi Busuk

Robert B. Baowollo*

(Catatan: artikel ini merupakan makalah Voter Education tahun 2004 - Center for East Indonesian Affair - CEIA).

Wacana menolak politisi busuk tidak bisa dibendung. Warga melihatnya sebagai hak demokrasi untuk mengontrol proses seleksi calon wakil rakyat, yang dalam kelatahan berpolitik di Indonesia dikategorikan sebagai kaum élite. Élite tetapi busuk – sebuah kontradiksi! Mengidentifikasi siapa saja yang termasuk politisi busuk, baru merupakan bagian kecil dari upaya menahan proses pembusukan yang lebih luas, yaitu pembusukan rejim. Pembusukan rejim terjadi pertama-tama karena para elit yang berkuasa enggan berbagai kekuasaan dengan elit lain yang masih segar dan berada di luar system kekuasaan. Proses pembusukan (decaying process) dalam bahasa awam dapat dilukiskan ibarat pohon yang kelewat tua dan membusuk dari dalam, ibarat besi yang karat, keropos dan mengalami material fatigue, ibarat manusia yang menjadi usur dimakan usia – tetapi tidak mau mengaku tua dan keropos, terus memaksa diri berkuasa. Beban politik yang semakin kompleks membuat proses keruntuhan akibat pembusukan hanya tinggal menunggu waktu.

MEMBANGUN HABITUS BARU UNTUK KEADABAN PUBLIK

MERUMUSKAN PERTANYAAN BARU UNTUK PERSOALAN LAMA TENTANG CHARACTER AND NATION BUILDING[1]

oleh Robert B. Baowollo[2]

Pendahuluan

Pertanyaan awal: bagaimana mengelola kemajemukan dalam sebuah komunitas multikultural sehingga kemajemukan itu tidak menjadi alasan hegemoni satu kelompok terhadap kelompok yang lain, tetapi sebaliknya, menjadi inspirasi membangun keadaban publik di atas pengakuan kesetaraan martabat dan peran semua pihak? Dalam rumusan yang lebih sederhana: “bagaimana menciptakan kondisi kehidupan bersama di kota ini, sehingga setiap orang yang menjadi warga kota ini merasa memiliki kota ini. dan oleh karena itu terpanggil untuk melakukan yang terbaik untuk kotanya?

KRISTIANITAS DAN ATEISME[1]

Oleh Robert B. Baowollo 

        1.        Obyek, Fokus dan Rumusan Pertanyaan Kita

Teisme dalam Kristianitas dan ateisme adalah dua pokok bahasan yang sangat luas. Kelas ini tidak hendak membahas semua hal tentang Kristianitas dan ateisme secara ontologis, melainkan berusaha membatasi diri pada upaya memahami jalan pikiran (proses bernalar/reasoning) dan argumentasi-argumentasi yang menjadi dasar kritik para ateis terhadap teisme dan agama, khususnya terhadap Kristianitas, di satu sisi, dan bagaimana Kristianitas sebagai sebuah sistem keyakinan menolak gugatan kaum ateis menyangkut klaim eksistensi Tuhan yang menjadi sumber, alasan, dan tujuan hidup manusia.

Informasi Buku: KEKUASAAN SEBAGAI WAKAF POLITIK - MANAJEMEN YOGYAKARTA KOTA MULTIKULTUR

Judul Buku: KEKUASAAN SEBAGAI WAKAF POLITIK - MANAJEMEN YOGYAKARTA KOTA MULTIKULTUR
Oleh: Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta)
Editor: Robert B. Baowollo
Penerbit: Kanisius Yogyakarta
ISBN 978-979-21-1985-5
Harga: Rp.35.000,-